Raffi dan Anti klimaks Pajak

0
228

Soal heboh mobil mewah yang dikaitkan dengan Raffi Ahmad ini, saya kecewa dengan penyelesaian yang anti-klimaks dan kurang mendidik. Barangkali juga karena harapan saya yang terlampau muluk.

Raffi bukan VVIP, apalagi di ketentuan perpajakan, tidak ada wajib pajak VVIP. Tentu saja haknya untuk melakukan klarifikasi, dan itu baik. Tapi sudah menjadi pakem bahwa klarifikasi itu ada prosedurnya. Di situlah peran Account Representative (AR) dalam bimbingan dan pengawasan. Silakan diarahkan untuk diselesaikan di KPP. Jika penjelasan bisa diterima setelah AR melakukan penelitian, tentu saja Raffi, dan siapapun, berhak untuk mengklaim telah patuh pajak.

Penyelesaian yang terburu-buru dan terkesan hanya ingin memanfaatkan momentum untuk sosialisasi, juga mengorbankan kesempatan emas untuk menyisir potensi maha berlimpah di dunia digital. Terutama fokus ke selebgram dan selebtwit.

Saya khawatir cara-cara penyelesaian tingkat tinggi, seperti dulu dilakukan terhadap Ketua BPK saat kasus Panama Papers, justru mempersulit dan membatasi ruang gerak petugas pajak. Siapapun berhak menuntut perlakuan yang sama di muka hukum, termasuk di hadapan Pemerintah, termasuk terhadap para pejabat pajak di lapangan.

Belum lagi dalam kasus mobil mewah ini, saya tak pernah berhasil mengingat dan mengeja namanya, menyisakan beberapa tanya: jika pemiliknya bukan Raffi, lantas siapa? Importir. Apakah dia importir resmi yang sudah sesuai prosedur? Dan jika itu bukan milik Raffi, kenapa bisa memakai plat nomor yang biasa dipakai Raffi, dan hebatnya, Raffi bisa menggunakan plat ‘RFS’, yang biasa digunakan para pejabat negara. Kesempatan buat DJP, DJBC, dan Polri turun tangan, buktikan sinergi yang sudah digaungkan.

Di tengah simpang siur sedemikian rupa ini, cara terbaik bagi otoritas dalam menjaga kewibawaan adalah berjarak dengan realitas, dan bersabar membiarkan hukum dan prosedur berjalan normal. Bukankah ini juga baik untuk sosialisasi dan mengedukasi masyarakat?

Saya termasuk orang yang getir dan muak dengan pamer harta di media sosial. Dan amat berharap pajak, melalui otoritas, bisa menjadi penawar dahaga saya akan kehadiran negara yang mampu mengurangi celah ketimpangan, merekatkan kembali ikatan sosial, dan menghukum dengan fair siapapun yang dengan sengaja menggelembungkan ego narsistiknya dan mengorbankan tata krama dan tenggang rasa hidup bersama.

Ijinkan kali ini saya kecewa….

Yustinus Prastowo
Direktur CITA

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY