Pajak dan Demokrasi

0
270

Yustinus Prastowo
Direktur CITA

Mahabintang sepakbola dunia, Christiano Ronaldo, mengancam hengkang dari gelanggang La Liga Spanyol karena negara itu mempersoalkan kewajiban pajaknya. CR-7, demikian ia akrab disapa, berkeberatan atas tuduhan penggelapan pajak.

Sebelumnya Lionel Messi, mahabintang Barcelona asal Argentina, juga dituduh melakukan hal serupa. Bedanya, Messi sudah dinyatakan bersalah dan harus membayar sejumlah denda. Sebelumnya, ketika Pemerintah Prancis menaikkan tarif pajak untuk kelompok superkaya menjadi 75% (super tax), pesohor Bernard Arnault mengancam untuk meninggalkan Prancisuntuk mendapatkan kewarganegaraan, dan Gerald Depardieu mengancam untuk pindah ke Rusia.

Tak dimungkiri, pajak telah menjadi bagian penting sejarah peradaban manusia. Maka tidak berlebihan ketika ekonom masyur Joseph Schumpeter di awal abad ke-20 mengatakan bahwa dengan menyelami sejarah perpajakan, kita akan memahami guntur peradaban manusia. Charles Adam, sejarawan pajak terkenal, membabar dengan apik sejarah jatuh bangun dan pasang surut peradaban ini dalam bukunya “Fight, Fraud, and Flight”.

Sejak zaman Raja Urukagina di Mesopotamia, Ptolemus di Mesir, Yunani, Kaisar Augustus di Romawi, Kekhalifahan Islam, hingga Eropa Barat modern dan dunia kontemporer ini, pajak mencuri perhatian untuk menjadi bagian penting sejarah manusia. Persis seperti apa yang disitir Benjamin Franklin, bahwa hanya ada dua hal yang pasti dalam hidup ini: kematian dan pajak.

Banyak di antara kita tergoda untuk mempertanyakan, mengapa di negeri yang berlimpah sumber daya alam ini, kita justru harus memungut pajak – yang terkadang dianggap memberatkan – dan bukan mendayagunakan kekayaan alam itu? Sekilas pertanyaan ini bermutu, namun apabila diselami ternyata mengandung kelemahan mendasar. Tanpa perlu banyak berteori, fakta empirik yang terbentang dalam sejarah peradaban menjadi guru terbaik kita. Sebaliknya, pajak yang kerap kita kritik dan ratapi – entah karena memberatkan, tak mengenakkan, kurang menyenangkan – ternyata memiliki banyak keunggulan, bukan saja bagi kesinambungan masyarakat, tetapi juga bagi pemenuhan aktualisasi hakikat kebebasan manusia sepenuhnya.

Janet Roitman, seorang antropolog yang meneliti praktik perpajakan negara-negara di Afrika Tengah menemukan fakta menarik. Negara-negara di Afrika yang bercorak ekstraktif dengan pemerintahan otoriter cenderung korup – mengeksploitasi kekayaan untuk keuntungan penguasa dan kroninya, dan mengabaikan hak ekonomi, sosial, dan budaya rakyatnya. Tak abadi, kekuasaan itu pun runtuh di tangan gerakan rakyat yang menggunakan pajak sebagai senjata perlawanan. Melalui pajak, rakyat menuntut pemenuhan hak atas pelayanan publik oleh pemerintah melalui skema bagi hasil pajak sumber daya alam yang transparan. Deborah Brautigam yang meneliti relasi pajak dan penguatan kelembagaan menemukan fakta yang kurang lebih sama: di negara-negara berkembang yang sistem perpajakannya maju, terdapat korelasi positif tumbuhnya demokrasi dan terciptanya penguatan kelembagaan (state-building). Semakin terbuka dan partisipatif penyelenggaraan negara, demokrasi tumbuh dan mekar, lalu menjadi pilar yang memampukan hubungan sehat antara negara dan warganya.

Temuan Roitman dan Brautigam diperkuat oleh penelitian-penelitian lain. Luigi Bernardi mengamati bahwa reformasi perpajakan dan sistem perpajakan di negara-negara Asia Timur dan Asia Selatan. Jepang dan Korea Selatan yang berhasil mencapai level negara maju patut dijadikan role-model. Salah satu indikator pentingnya tax ratio yang tinggi, tax gap berupa penghindaran dan penyelundupan pajak yang rendah, dan tingkat korupsi yang rendah. Dengan parameter ini pencapaian Indonesia tampak kurang menggembirakan karena tax ratio yang belum memuaskan jika dibandingkan dengan negara-negara sebaya.

Kenny dan Winner membuktikan terdapat kaitan yang erat dan berbanding lurus antara pengakuan hak dan kebebasan sebagai bentuk demokrasi yang semakin baik dengan peningkatan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Penelitian Boix juga menunjukkan di negara demokratis, pengeluaran untuk kesejahteraan lebih tinggi, dan transisi menuju demokrasi membutuhkan peningkatan penerimaan pajak dan belanja publik sejalan dengan pemenuhan janji politik terhadap konstituen. Profeta dan Scabrosetti menemukan fakta, penerimaan pajak berbanding lurus dengan keterbukaan ekonomi. Negara kaya lebih demokratis dibandingkan negara miskin, dan negara yang lebih demokratis memiliki tingkat penerimaan pajak yang lebih tinggi.

Lebih lugas, Ahmed Riahi-Belkaoui menunjukkan kaitan antara kepatuhan pajak, korupsi, dan birokrasi. Pada saat pemerintah melakukan debirokratisasi dan memerangi korupsi, kepatuhan pajak mencapai tingkat tertinggi. Terkait dengan tax morale dan kepatuhan pajak, Benno Torgler pun menunjukkan bahwa pembayar pajak lebih terdorong untuk patuh terhadap undang-undang jika pertukaran antara pajak yang dibayar dan kinerja pelayanan pemerintah berimbang. Torgler juga menemukan korelasi positif antara relijiusitas dan tingkat kepatuhan pajak. Secara relasional, tingkat kepatuhan pajak juga dipengaruhi perilaku sesama pembayar pajak. Jika penghindaran pajak ditoleransi, maka cenderung mendorong ketidakpatuhan pembayar pajak. Di sisi lain ditunjukkan bahwa apabila administrasi perpajakan bersikap jujur, informatif, tanggap dalam melayani, bertindak sebagai institusi pelayan, dan memperlakukan pembayar pajak sebagai mitra – pembayar pajak cenderung ingin bekerjasama dengan otoritas.

Temuan-temuan di atas semakin penting karena menurut Robinson dan Acemoglu di buku Why Nations Fail, bangsa-bangsa yang gagal umumnya merupakan kombinasi antara “politik eksklusif dan ekonomi ekstraktif”. Maka memilih untuk memeluk demokrasi dan bertumpu pada pajak adalah pilihan tepat. Tinggal bagaimana kita menghidupinya. Demokrasi menyediakan mekanisme korektif terhadap kebijakan Pemerintah, melalui prosedur baku pemilihan umum. Pajak sebagai kontribusi wajib dapat menjadi sarana efektif bagi relasi timbal balik negara-warganegara. Warga wajib membayar pajak sesuai ketentuan, pemerintah wajib memenuhi kebutuhan publik.

Pajak juga menjadi sebuah fiksi hukum yang mengikat, semacam imajinasi nasionalisme Ben Anderson, bahwa menghindar atau mengemplang pajak tidak saja berimplikasi personal namun juga menciderai konsensus dan kontrak sosial. Kegeraman publik semakin menjadi-jadi menyaksikan berbagai skema penghindaran pajak yang semakin canggih dan agresif. Pajak menjadi benteng terakhir kedaulatan negara di hadapan badai globalisasi. Namun gerak paradoksal kembali lahir: ketika globalisasi semakin nirbatas dan menggerus kedaulatan negara-bangsa, saat bersamaan negara-negara membentengi diri dan bekerjasama lebih erat untuk memastikan hak-haknya terpenuhi. Belum pernah kita merasakan kerjasama perpajakan yang sedemikian erat dan konkret, persis di saat perusahaan-perusaahaan multinasional semakin mencengeram sumber-sumber ekonomi utama.

Terlebih lagi, problem ketimpangan dan kemiskinan global yang belum terselesaikan oleh sistem ekonomi liberal-kapitalistik, bahkan semakin timpang menganga. Pajak kembali menawarkan solusi. Alih-alih menggerus daya beli dan menciutkan kue ekonomi, sistem perpajakan yang adil menyediakan instrumen redistribusi yang baik lantaran prinsip utama perpajakan cukup jelas: yang mampu membayar lebih besar. Perang global soal ini semakin benderang. OECD dan G-20 memerangi penghasilan tak bertuan (stateless income), alih-alih tercipta keadilan pajak. Skandal Panama Papers, Swiss leaks, dan keterlibatan banyak raksasa bisnis yang secara etis mengelak pajak menabalkan adanya pekerjaan rumah besar, sekaligus harapan baru bagi terciptanya dunia yang lebih adil dan sejahtera.

Maka cukup pasti, ketika pajak dan demokrasi sangat kompatibel bahkan eksistensinya saling mengandaikan, merawat demokrasi dan pajak menjadi keniscayaan. Pada saat bersamaan dibutuhkan tindakan meruwat sikap etis, agar baik negara maupun warganegara setia pada konsensus dan kontrak. Alvin Rabuskha pernah mengingatkan dan wejangannya masih layak digemakan, bahwa sistem perpajakan akan menjadi malapetaka jika berubah menjadi sangat agresif, tidak dapat dimoderasi, dan belanja yang eksesif tak terkontrol. Di sisi lain, penyadaran terus-menerus penting dilakukan agar ruang pengelakan pajak semakin terbatas. Pajak lantas menjadi seperti arena permainan. Seni kepemimpinan dan penguasaan lapangan akan memenangkannya. Dibutuhkan bukan hanya kemampuan teknis yang mumpuni, tapi juga daya imaji dan kecakapan filosofis. Tak sekedar perkara akuntansi, pajak adalah persoalan konstitusi.

Hari-hari ini, simpang siur sejarah perpajakan menemukan titik riuh rendahnya kembali. Kita bersyukur karena dengannya, bangsa ini menegaskan komitmennya pada demokrasi dan keadilan sosial. Jika di belahan lain bumi ini pajak yang dikelola dengan baik menumbuhkan demokrasi, partisipasi, pembangunan inklusif, dan penguatan kelembagaan negara – maka kita harus yakin dapat mewujudkannya. Tak pelak, kerjasama semua pihak amat diperlukan. Dan barangkali kita akan terus-menerus hidup dalam paradoks, seperti menikmati kelihaian CR-7 dan Messi menyihir penggila bola, dan di sosok yang sama sekaligus bersemayam sisi manusiawi yang rapuh. Mereka idola dan juga mala.

Dari lensa perpajakan, keseharian kita dijejali paradoks antara yang etis dan yang politis. Entah saat berselanjar via mesin pencari Google, seraya menyeruput kopi di sudut gerai Starbucks, dan menikmati interaksi sosial di Facebook dan Twitter. Saya lantas teringat Jean-Baptiste Colbert, menteri keuangan dan ahli pajak di era Raja Louis XIV, yang merumuskan filosofi pajak secara apik: “Memungut pajak ibarat seni, seperti mencabuti bulu angsa sebanyak mungkin tanpa si angsa merasa kesakitan!” atau meminjam Steve A. Bank, jika seabad lalu pajak laksana pedang, kini ia adalah perisai. Mencintai pajak adalah mencintai bangsa, mencintai peradaban, lantaran dengan membayar pajak sebagaimana mestinya dan dibelanjakan sebaik-baiknya, kita sedang mengongkosi peradaban. Ya, peradaban manusia, hic et nun, kini dan di sini, bukan dunia para peri dan bidadari di kahyangan. Seperti dikatakan Emmanuel Levinas, respondeo ergo sum: saya bertanggung jawab (pada sesama), maka saya ada!

#BayarPajakKeren #BanggaBayarPajak #PajakBagiPeradaban #SeriLiterasiPajak

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY